Sutisna.com » Pendidikan

Peranan Kurikulum

Admin — Sun, 23 Oct 2011 15:56:12 +0000

Peranan Kurikulum[1]

Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah/madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Apabila dirinci secara lebih mendetail terdapattiga peranan yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis/evaluatif (Oemar Hamalik, 1990).

1. Peranan Konservatif

Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

2. Peranan Kreatif

Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya.

3. Peranan Kritis dan Evaluatif

Peranan ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budayayang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apayang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan-penyempurnaan.

Ketiga peranan kurikulum di atas tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum persekolahan menjadi tidak optimal. Menyelaraskan ketiga peranan kurikulum tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, di antaranya guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait tersebut idealnya dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan isi dari kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan-penyempurnaan.Ketiga peranan kurikulum di atas tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi turitutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum persekolahan menjadi tidak optimal.

Menyelaraskan ketiga peranan kurikulum tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, di antaranya guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait idealnya dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan isi dari kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

[1] Kurikulum dan Pembelajaran, 2006, Bandung: UPI

Download for member:

[mv]http://www.ziddu.com/download/16971258/PerananKurikulum.docx.html[/mv]

Fungsi Kurikulum

Admin — Sun, 23 Oct 2011 15:45:39 +0000

Fungsi Kurikulum[1]

Pada dasarnya kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi sekolah atau pengawas, berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulurn itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar.

Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat enam fungsi kurikulum, yaitu:

1. Fungsi Penyesuaian (the adjustive or adaptive function)

Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.

2. Fungsi Integrasi (the integrating function)

Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya.

3. Fungsi Diferensiasi (the differentiating function)

Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik.

4. Fungsi Persiapan (the propaedeutic function)

Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena sesuatu hal, tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

5. Fungsi Pemilihan (the selective function)

Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswatersebut untuk memilih apayang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel.

6. Fungsi Diagnostik (the diagnostic function)

Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan (potensi) dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya.

[1] Kurikulum dan Pembelajaran, 2006, Bandung: UPI

Download for member:

[mv]http://www.ziddu.com/download/16970959/FungsiKurikulum.docx.html[/mv]

Pengertian dan Dimensi Kurikulum

Admin — Sun, 23 Oct 2011 09:15:34 +0000

Pengertian dan Dimensi Kurikulum

lstifah kurikulum (curriculum), yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, berasal dari kata curir(pelari) dan curere (tempat berpacu). Pada saat itu kurikulum diartikan sebagaijarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari startsampai finish untuk memperoleh medali/ penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (subiect) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu (l ) adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan (2) tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian, implikasi terhadap praktik pengajaran yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisiyang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya dan biasanya disimbolkan dengan skoryang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian.

Pengertian kurikulum seperti disebutkan di atas dianggap pengertian yang sempit atau sangat sederhana. Jika kita mempelajari buku-buku atau literatur lainnya tentang kurikulum, terutama yang berkembang di negara-negara maju, maka akan ditemukan banyak pengertian yang lebih luas dan beragam. Kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar (learning experiences) yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya.

Bahkan Harold B. Alberty (1965) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah (all of the activities that are provided for the students by the school). Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas.

Pendapat yang senada dan menguatkan pengertian tersebut dikemukakan oleh Saylor, Alexander, dan Lewis (1974) yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengumpulan informasi tentang kata kurikulum tahun l9l6-1982 diperoleh beberapa pernyataan yang dapat dikembangkan sebagai definisi dari kurikulum.

Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan.

Konsepsi Pembaharuan Pendidikan Dan Pengajaran

Admin — Sat, 22 Oct 2011 14:50:52 +0000

Konsepsi Pembaharuan Pendidikan Dan Pengajaran

[1]

Lembaga pendidikan di negara kita terus berupaya mencari struktur kurikulum, sistem pendidikan, dan metode pengajaran yang efisien dan efektif melalui pembaharuan maupun eksperimen. Untuk itu sering diadakan studi kasus atau sekolatr percobaan. Di sana dicobakan struktur, sistem, atau metode yang baru, yang bersifat eksperimental sebagai upaya pembaharuan. Hasil yang dianggap P$ing baik dituangkan dalam SK Mendikbud untuk dipakai secara nasional, seperti SK Mendikbud No. 02W/U/84 tentang resmi berlakunya kurikulum 1984, atau dianjurkan untuk dipakai seperti sistem SKS dan konsep CBSA. Akan tetapi, ada juga dari upaya ini yang dianggap kurang menggembirakan sehingga harus dihentikan, seperti Sekolah Percobaan PPSP, atau yang ditangguhkan karena katanya terbatasnya sarana, seperti penangguhan Program B.

Setiap kali ada keputusan atau kebijaksanaan baru seperti kurikulum 1984 dengan strukturnya yang baru, yang memasukkan mata pelajaran baru seperti PSPB, atau yang ditambah atau dikurangi beban/waktu pelajarannya, akan menimbulkan kebingungan dan kekacauan, baik bagi pelajaran, pengajar, maupun penyelenggara untuk beberapa waktu lamanya. Keadaan akan normal kembali bila diadakan penyesuaian-penyesuaian kurikulum, metode, pendekatan (teknik dan strategi) dan penyesuaian diri untuk menerimanya. Penyesuaian yang bersifat konsepsi, seperti penyesuaian kurikulum, metode, dan pendekatan, biasanya lebih mudah dibandingkan dengan penyesuaian teknis, yakni bagaimana agar pengajar mau dan mampu mengembangkan ide.ide baru itu. Hal inilah, yakni sikap guru, yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pembaharuan pendidikan. Karena itu, upaya pembaharuan pendidikan perlu memperhatikan prinsip-prinsip, pendekatan (parameter, proses, dan tipe pembaharuan), serta strategi pembaharuan.

Menurut Nisbet, setiap pembaharuan pendidikan harus bisa melewati empat tahapan ujian dalam prinsip di bawah ini sebelum diterima dalam pendidikan:

1. The Increos in Work-Load (pertambahan beban kerja), artinya pembaharuan dan eksperimen harus sudah dipikirkan jauh sebelumnya agar bisa menggantikan hal yang sudah usang, bukan pada waktu krisis sedang menimpa, baru sibuk mencari jawabannya.

2. Loss of Confidence (kehilangan kepercayaan), artinya guru harus mempersiapkan diri dengan mempertinggi keahlian (skill) dalam rangka menerima dan mengembangkan ide-ide baru sehingga tidak canggung dan berdiam diri.

3. The Period of Confusion (masa kacau), artinya sebelum arah pembaharuan yang diserap jelas tujuannya, bisa saja timbul kekacauan, tetapi dalam hal ini masih dalam batas-batas yang dapat ditanggung oleh para pengajar.

4. The Blacklash, artinya apabila ada kasus-kasus yang timbul, misalnya rumus untuk evaluasi, hendaknya dipecahkan menurut upaya-upaya pembaharuan.

Pembaharuan tidak datang dengan sendirinya. Kita harus mengupayakannya. Kalau tidak, pendidikan kita akan tertinggal oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat ini. Perubahan ini harus dijawab oleh lembaga pendidikan/sekolah. Dalam hal ini Nisbet menekankan dua hal, yaitu perlunya memahami "dinamika perubahan" dan perlunya mengembangkan "kreativitas sekolah". Kapasitasnya untuk menyerap, menyesuaikan diri, menghasilkan atau menolak pembaharuan itu. Perubahan itu sendiri dalam konteks pembicaraan kita ini merupakan suatu istilah umum yang mencakup seluruh keluarga konsep seperti pembaharuan, perkembilgil, dan lain-lain yang menggunakan pertanyaan "apa yang terjadi terhadap kurikulum", dan pertanyaan ini dapat diukur atau diklasifikasikan melalui parameter perubahan di bawah ini.

Dimensi

Tingkat (rate)

Skala (scale)

Derajat (degree)

Kontinuitas (continuity)

Arah (direction)

Tingkat Perubahan

Cepat – Lambat

Besar – Kecil

Fundamental – Superfisial

Revolusioner – Evolusi

Linier – Siklus

Dimensi ini dapat ditambah dengan misalnya, unit, individu-kolektif, perencanaan, rendah-tinggi, dan sebagainya. Penjelasan:

1. Tingkat perubahan: Tingkat (rate) perubahan yang cepat adalah relatif, karena itu perlu analisis yang cermat.

2. Skala perubahan: Sukar mengetahuinya tanpa melihat peta distribusi dari kuiikulum yang baru itu.

3. Derajat perubahan: Apakah perubahan itu menggambarkan perubahan yang fundamental dalam praktek atau hanya sikap yang superfisial, perlu dianalisis,

4. Kontinuitas perubahan: berhubungan dengan dimensi lainnya. Apakah perubahan itu disebut revolusioner bergantung pada derajat perubahan yang dirasakan.

5. Arah perubahan: di semua lembaga, perubahan cenderung "melengkung dan agak bundar" sampai beberapa derajat. Perubahan biasanya menghasilkan garis linier.

Untuk memperjelas tentang konsepsi pembaharuan pendidikan ini, dikemukakan hal sebagai berikut:

1. Arti dan tujuan pembaharuan pendidikan dan pengajaran Pembaharuan pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya) serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Definisi di atas dikemukakan oleh Prof. Santoso S. Hamijoyo.

2. Sebab-sebab tirmbulnya pembaharuan pendidikan dan pengajaran Pendidikan kita dewasa ini menghadapi berbagai tantangan, dan persoalan itu timbul karena:

a) bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapat pendidikan, yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai

b) berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasardasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan terusmenerus, dan dengan demikian menuntut pendidikan yang lebih lama sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup (life long education).

c) berliembangnya teknologi yang mempermudah manusia dalam menguasai dan memanfaatkan alam dan lingkungannya, tetapi yang sering kali ditangani sebagai suatu ancaman terhadap kelestarian peranan manusiawi.

Tantangan-tantangan di atas lebih berat lagi dirasakan karena berbagai persoalan datang, baik dari luar maupun dari dalam sistem pendidikan itu sendiri, yaitu di antaranya:

1. Sumber-sumber yang makin terbatas dan belum dimanfaatkannya sumber yang ada secara efektif dan efisien.

2. Sistem pendidikan yang masih lernah dengan tujuan yang masih kabur, kurikulumnya belum serasi, relevan, suasana belum menarik, dan sebagainya.

3. Pengelolaan pendidikan yang belum mekar dan mantap dan belum peka terhadap perubahan dan tuntutan keadaan, baik masa kini maupun masa akan datang.

4. Masih kabur dan belum mantapnya konsepsi tentang pendidikan dan interpretasinya dalam praktek.

Keseluruhan tantangan dan persoalan tersebut memerlukan pemikiran kembali yang mendalam dan pendekatan baru yang progresif. Pendekatan ini harus selalu didahului dengan penjelajahan yang melalui percobaan, dan tidak boleh semata-mata atas dasar coba-coba.

Gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali haruslah mampu memecahkan persoaian yang tidak terpecahkan dengan cara yang tradisional atau komersial. Gagasan dan pendekatan biru yang memenuhi ketentuan inilah yang dinamakan pembaharuan pendidikan. Dengan kata lain, timbulnya pembaharuan disebabkan oleh adanya persoalan dan tantangan-lantangan seperti tersebut di atas.

[1] Upaya Dalam Pembaharuan Dalam Pendidikan Dan Pengajaran, Drs. Cecep Wijaya dkk, Bandung:Rosda Karya

Download for member:

[mv]http://www.ziddu.com/download/16952818/KonsepsiPembaharuanPendidikanDanPengajaran.docx.html[/mv]

Metodelogi Pendidikan Agama Islam

Admin — Fri, 21 Oct 2011 23:03:03 +0000

Metodelogi Pendidikan Agama Islam

Pengertian Metodelogi Pendidikan Agama Islam

Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani “metodos”, kata ini terdiri dari dua suku kata yaitu “metha” yang berarti melalui atau melewati dan “hodos” yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.

Jika metode tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam, dapat membawa arti metode sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi obyek sasaran, yaitu pribadi Islami, selain itu metode dapat membawa arti sebagai cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam, sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Metodologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Depdiknas, 2002 : 741 ) , berarti “ ilmu tetang metode; uraian tentang metode”. Sedangakan metode, menurut kamus yang sama ( 2002 : 740) , berarti : ”Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”.

Secara singkat Metodelogi pendidikan agama adalah : ” segala usaha yang sistematis dan pragmatis untuk mencapai tujuan pendidikan agama, dengan melalui berbagai aktifitas, baik didalam maupun diluar kelas dalam lingkungan sekolah. [1]

Metode Mengajar itu adalah suatu teknik bahan penyampaian bahan pelajaran kepada murid. Ia dimaksudkan agar murid dapat menangkap menangkap pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat dicerna dengan baik. Atau dengan kata lain metode pngajaran adalah penyusunan pengajaran yang sesuai dengan daya serap murid.[2]

Sesuai dengan uraian diatas, bahwa metode mengajar adalah :

· Merupakan salah satu komponen daripada proses pendidikan.

· Merupakan alat mencapai tujuan yang didukung oleh alat-alat bantu mengajar.

· Merupakan suatu kebulatan dalam suatu sistem pendidikan.[3]

Gambaran Al-Qur’an Tentang Metodologi Pengajaran Agama Islam

Marilah kita lihat beberapa ayat aal-qur’an yang dapat dijadikan petunjuk dalam membicarakan metode mengajar ini ;

“Semua makna al-Qur’an itu ditanamkan kedalam hati nabi Muhammad saw, dan dengan ucapan nabi muhammad-lah al-Qur’an itu dilafalkan.Apabila makna al-Qur’am itu dibacakan (oleh nabi Muhammmad) maka ikutilah bacaan itu (diujukan kepada sahabat nabi yang hadir sewaktu wahyu turun kepada nabi).

Ayat al-Qur’an ini memberikan gambaran kepada kita tentang metode mengajar dalam suatu proses belajar. Semua bahan pelajran yang hendak diajarkan haruslah dikuasai oleh guru sebaik-baiknya. Metode resitas atau metode pengulangan dapat digunakan.

Ayat Al-qur’an lain menggambarkan.

”Hai Muhammmad ! Bacalah ! dengan menyebut nama Allah Yang menciptakan alam semesta. Ialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah muhammad, bahwa tuhanmu itu amat mulia, yang mengajar dengan perantara kalam. (Q.S. Al-Alaq).

Secara Lahiriyah ayat tersebut memberi suatau petunjuk tentang metode mengajar, bahwa pelajaran yang utama adalah membaca. Di dalam membaca terkandung makna hendak memberikan pengetahuan. Pengetahuan yang mula-mula diketahui oleh manusia ialah nama. Nama adalah simbol pengetahuan permulaan dan dari nama orang dapat membuat pengertian atau konsep ilmu pengetahuan.[4]

Prinsip Metode Pendidikan Islam

Agar proses pembelajaran tidak menyimpang dari tujuan pendidikan Islam, seorang pendidik dalam meggunakan metodenya harus berpegang kepada prinsip-prinsip yang mampu mengarahkan dan kepada tujuan tersebut. Dengan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut, seorang pendidik diharapkan mampu menerapkan metode yang tepat dan cocok sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan berlandaskan kepada ayat-ayat al-Quran dan al-Hadis, M. Arifin menetapkan sembilan (9) prinsip yang harus dipedomani dalam menggunakan metode pendidikan Islam, kesembilan prinsip tersebut adalah: prinsip memberikan suasana kegembiraan, prinsip memberikan layanan dengan lemah lembut, prinsip kebermaknaan, prinsip prasyarat, prinsip komunikasi terbuka, prinsip pemberian pengetahuan baru, prinsip memberikan model prilaku yang baik, prinsip pengamalan secara aktif, prinsip kasih saying.

Faktor Penyebab banyaknya metode pengajaran

Apabila dijabarkan secara terperinci, faktor-faktor penyebab bermacam-macamnya metode mengajar antara lain :

Tujuan yang berbeda dari masing-masing mata pelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis, sifat, maupun isi mata pelajaran masing-masing.
Perbedaan latar belakang individuil anak, baik latar belakang kehidupan, tingkat usianya maupun tingkat kemampuan berfikirnya.
Perbedaan situasi dan kondisi dimana pendidikan berlangsung; dengan pengertian bahwa disamping perbedaan jenis lembaga pendidikan (sekolah) masing-masing, juga letak geografis dan perbedaan sosial dan kultural ikut menentukan metode yang digunakan oleh guru.
Perbedaan pribadi dan kemampuan dari pada pendidik masing-masing.
Karena adanya fasilitas / Sarana yang berbeda baik dari segi kualitas maupun dalam segi kuantitas.[5]

Beberapa Metode pendidikan agama

Pada prinsipnya, metode pengajaran agama sama dengan metode pengajaran ilmu umum, disamping diakui adanya beberapa ciri khusus tersendiri.

Banyak Buku –buku yang telah membahas berbagai macam metode pengajaran antara lain :

Menurut Dr. Winarto Surachmad Dalam Bukunya “Interaksi Mengajar Dan belajar” Mengemukakan Metode mengajar didalam kelas, yaitu :

Metode Ceramah
Metode Tanya Jawab
Metode Diskusi
Metode Pemberian tugas belajar / resitasi
Metode Demonstrasi dan Eksperimen
Metode Bekerja kelompok
Metode Sosiodrama dan bermain perminan
Metode Karya wisata
Metode Drill (Latihan Siap)

10. Metode Sistem regu (Team Teaching)

Drs. Abdurrahman Saleh Dalam bukunya “Didaktik pendidikan agama Di Sekolah dasar”, Juga mengemukakan hal-hal yang hampir sama, Yaitu :

Metode Ceramah
Metode Tanya jawab
Metode Diskusi
Metode Demonstrasi
Metode Sosiodarma
Metode Pemberian tugas

Problem yang selalu menghantui pikiran kita adalah dapatkah metode-metode ini diterapkan / dijadikan alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan agama ?. Oleh Karena itu untuk mengukur sampai dimana efektifitas metode-metode tersebut dalam pencapaian tujuan pendidikan agama, seyogyanya kita lebih mengenal macam-macam metode – metode tersebut; yang tiap-tiap metode tersebut kita tinjau dan kita nilai berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

a) Bagaimana sifat dan ciri-ciri metode tersebut

b) Kapan metode tersebut dapat digunakan

c) Apakah segi kebaikan (Positif)nya

d) Apakah segi kekurangan (negatif)nya

e) Saran – saran perbaikan[6]

Metode Pendidikan Islam

Berdasarkan Hadis-Hadis yang ada, dalam kontek pembelajaran, Nabi Muhammad SAW. sangat kaya dengan strategi dalam menyampaikan pesan-pesan pendidikannya, sehingga tujuan pendidikan yang dikehendaki dapat tercapai dengan baik. Beberapa strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. antara lain :

1. Mendidik dengan Contoh Teladan

Mendidik dengan contoh (keteladanan) adalah salah satu strategi pembelajaran yang dianggap besar pengaruhnya, hal ini sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai hasilnya, apapun yang diajarkan dapat diterima dengan segera dari dalam keluarga dan oleh masyarakat pengikutnya, karena ucapannya menembus ke hati mereka. Segala yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya merupakan cerminan kandungan al-Qur’an secara utuh, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab: 21.

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

2. Mendidik dengan Targhib dan Tarhib

Kata targhib berasal dari kata kerja ragghaba yang berarti; menyenangi, menyukai dan mencintai, kemudian kata itu diubah menjadi kata benda targhib yang mengandung makna “:suatu harapan untuk memperoleh kesenangan, kecintaan dan kebahagiaan. Semua itu dimunculkan dalam bentuk janji-janji berupa keindahan dan kebahagiaan yang dapat merangsang/mendorong seseorang sehingga timbul harapan dan semangat untuk memperolehnya. Secara psikologi, cara itu akan menimbulkan daya tarik yang kuat untuk menggapainya. Sedangkan istilah tarhib berasal dari kata rahhaba yang berarti; menakut nakuti atau mengancam. Lalu kata itu diubah menjadi kata benda tarhib yang berarti; ancaman hukuman.

Untuk kedua istilah itu, Al-Nahlawi mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan targhib adalah janji yang disertai dengan bujukan yang membuat senang terhadap suatu yang maslahat, terhadap kenikmatan atau kesenangan akhirat yang baik dan pasti serta suka kepada kebersihan dari segala kotoran, yang kemudian diteruskan dengan melakukan amal saleh dan menjauhi kenikmatan selintas yang mengandung bahaya dan perbuatan buruk. Sementara tarhib ialah suatu ancaman atau siksaan sebagai akibat melakukan dosa atau kesalahan yang dilarang Allah SWT., atau akibat lengah dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah SWT.

3. Mendidik dengan Perumpamaan (Amtsal)

Perumpamaan dilakukan oleh Rasulullah SAW. sebagai salah satu strategi pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada obyek sasaran materi pendidikan semudah mungkin, sehingga kandungan maksud dari suatu materi pelajaran dapat dicerna dengan baik, strategi ini dilakukan dengan cara menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan yang lebih konkrit.

Perumpamaan yang digunakan oleh Rasulullah SAW. sebagai salah satu strategi pembelajaran selalu syarat dengan makna sehinga benar-benar dapat membawa sesuatu yang abstrak kepada yang konkrit atau menjadikan sesuatu yang masih samar dalam makna menjadi sesuatu yang sangat jelas.

4. Mendidik dengan Nasihat

Nabi Muhammad SAW. sering sekali kedatangan masyarakat dari berbagai kalangan, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. khusus untuk meminta nasihat tentang berbagai hal, siapa saja yang datang untuk meminta nasihat kepada Rasulullah SAW., beliau selalu memberikan nasihat sesuai dengan permintaan, selanjutnya nasihat tersebut dijadikan pegangan dan landasan dalam kehidupan mereka.

5. Mendidik dengan cara memukul

Dalam hal tertentu, khususnya untuk membiasakan mengerjakan shalat bagi setiap muslim sejak dini, Rasulullah SAW. menganjurkan kepada setiap orang tua untuk menyuruh (dengan kata-kata) kepada setiap anaknya, ketika mereka berusia tujuh tahun agar mau melaksanakan ibadah shalat, selanjutnya Rasulullah SAW. menganjurkan jika anak pada usia sepuluh tahun belum mau melaksanakan shalat maka pukullah ia.

Perintah memukul ini mengandung makna yang sangat dalam, mengingat Rasulullah SAW. sendiri dalam kontek pendidikan, tidak pernah memukul (dengan tangan) selama hidupnya. Perintah ini hanyalah menunjukan ketegasan Rasulullah SAW. untuk menanamkan kebiasaan positif yang harus dimulai sejak anak-anak. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Amir ibn Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata ;

“Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat di kala mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena mereka tidak mengerjakannya di kala mereka berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya”

Memukul dalam hal ini tidak dilandasi oleh emosional dan kemarahan, tetapi sebaliknya memukul dalam konteks Hadis di atas harus dilandasi dengan kasih sayang, keikhlasan dan dengan tujuan semata-mata karena Allah SWT. Dalam peristiwa yang lain (bukan dalam hal shalat) Rasulullah SAW. bersabda; bahwa sebaiknya pukulan itu dilakukan tidak berkali-kali, bahkan cukup satu kali saja. Hadis riwayat Bukhari dari Anas ibn Malik ra.

“ … Sesungguhnya kesabaran itu ketika pukulan pertama”

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penetapan metode

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang harus diperhatikan dalam penetapan metode yang akan digunakan sebagai alat dan cara dalam penyajian bahan pengajaran, yaitu:

Tujuan instruksional khusus
Keadaan murid –murid (peserta didik)
Materi Atau Bahan Pengajaran
Situasi
Fasilitas
Guru (Pendidik)
Kebaikan Dan kelemahan metode – metode.[7]

http://ppraudlatulmubtadiin.wordpress.com/2009/10/29/metodologi-pendidikan-agama-islam/ http://www.canboyz.co.cc/2010/06/metodologi-pendidikan-agama-islam.html http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=56

Download for member:

[mv]http://www.ziddu.com/download/16933902/MetodelogiPendidikanAgamaIslam.docx.html[/mv]

Visi Pendidikan Multikultur

Admin — Fri, 21 Oct 2011 22:56:36 +0000

Visi Pendidikan Multikultur

( Drs. Rum Rosyid, MM )[1]

Tanpa menutup mata akan adanya kemungkinan isu-isu kritis lain yang menyertai reformasi ini, namun tekad untuk tetap berkontribusi terhadap pembangunan kehidupan bangsa melalui pencerdasannya adalah suatu niat yang bersumber dari refleksi yang mendalam dari kekuatan religius bangsa dalam kehidupan bertakwa kepada Allah SWT dan berawal dari suatu intellectual mindshift. Kalau titik awalnya (TA, Point of Depature : POD) sudah jelas, yaitu kita menyadari (mindshift) bahwa kita belum terlepas dari krisis multi dimensional, maka ke mana anak kita akan kita bawa; ke mana titik tibanya atau Point of Arrival (POA).

Perspektif masa depan kita dilukiskan sebagai masyarakat madani yang beragama, ditandai oleh kebersamaan dalam kebhinekaan yang dilandasi oleh keadilan dan kesejahteraan yang berkesinambungan serta dalam keserasian dengan kecendrungan global. Dengan memahami visi tentang perjalanan yang harus di tempuh akan mencapai POA bangsa ini, maka kemudian perlu difahami bagaimana caranya mencapai cita-cita tersebut.

Dalam kaitan dengan reformasi pendidikan, maka apa yang menjadi landasan filsafat pendidikan adalah UUD 1945 pasal 31 ayat 1, yang menyebutkan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk belajar. Dengan demikian, maka berdasarkan landasan bahwa setiap anak itu adalah individu yang berbeda satu dengan lainnya dengan beragam bakat dan watak, pengalaman belajar harus menjadi pengaruh yang bersifat personal, bermakna dan beragam. Konsekunsinya adalah bahwa paradigma pendidikan menuju sistem desentralisasi dalam otonom daerah mengacu pada keharusan pendidikan multikultur. Paradigma pendidikan multi kultur mengisyaratkan bahwa individu siswa individual belajar bersama dengan individulain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling memahami.

Cara pandang dan interpretasi orang dalam satu budaya etnis tertentu terhadap makna lambang budaya tertentu, demikianpun perilakunya pada umumnya kurang lebih sama dan merupakan microculture tertentu dalam keseluruhan culture yang dominan, atau yang di sebut macroculture (mainstream). Namun, sebagaimana cara orang belajar juga memiliki perbedaan, demikian juga kelompok individu tertentu berbeda perkembangan, ara pandang dan orientasinya sesuai microculture tertentu dan sedikit banyak terbentuk oleh culture tersebut karena society lives through them, harus beradaptasi terhadap mainstream culture yang ada. Mereka adalah peserta didik yang apabila kurang mampu beradaptasi, disebut field dependent atau field sensitive, yaitu mereka mengalami kesulitan menyesuaikan diri dalam lingkungan belajar mereka. Apabila anak tidak dapat menyesuaikan dirinya, maka ada kebutuhan tertentu yang tidak terpenuhi. Apabila kebutuhannya tidak terpenuhi, ia akan mengalami stres atau frustasi, dan apabila seseorang mengalami stres atau frustasi, maka berbagai prilaku yang menyimpang (seperti mudah menipu dan sikap bermusuhan (hostile attitude) akan mungkin bisa menjadi akibatnya. Semua kecenderungan itu merupakan potensi untuk korupsi, tawuran, dsb.

Guru harus belajar agar mampu menerapkan strategi pembelajaran kooperatif (cooperative teaching strategies) dalam pergaulan sosial dengan para sisiwa yang memiliki berbagai sifat yang beragam itu dalam suasana belajar yang sangat menyenangkan, sehingga mereka akan saling belajar segi-segi positif dari temannya. Salah satu tujuan utama multicultural education adalah mengubah (transformasi) berbagai pendekatan belajar mengajar, mengubah kunseptualisasi dan organisasinya sehingga setiap individu dari berbagai culture memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dalam lembaga pendidikan. Yang disebut kesempatan yang sama itu bukan semata-mata memperoleh bangku sekolah, melainkan yang lebih penting adalah selain kebersamaan dalam satu kelas, perhatian dan pelayanan penuh juga harus ada terhadap kebutuhan khusus pendidikan (special education needs) setiap individu.

Setiap peserta didik menjadi bagian dari kelompok tertentu, kelas sosial, bangsa,etnis,agama, gender, kekhususan tertentu, dan ia bisa menjadi bagian atau menjadi anggota dari berbagai kelompok itu. Bagi pendidik penting untuk menyadari tingkat identifikasi pesertra didik dengan kelompok mana dan sampai seberapa jauh terjadi sosialisasi, untuk bisa memahami, menjelaskan dan meramalkan perilakunya agar ia terlayani dengan baik di kelasnya.

Apabila kurikulum sekolah-sekolah kita menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang menunjuk pada kemampuan yang terkait dengan kriteria tertentu (criterion referenced), maka mengintegrasikan pendidikan multikultur dalam mewujudkannya, memerlukan patokan minimal (threshold), dengan rentangan sampai dengan superior. Sekolah yang mengembangkan orientasi “managemen berbasis sekolah” perlu paling sedikit mencapai ambang minimal kompetensi, sedangkan sekolah yang mutunya baik yang mencapai rentangan superior dalam pengelolaan (manajemen)nya, dapat bersaing dengan sekolah-sekolah dari negara lain.

Namun apabila Indonesia yang memiliki kurang lebih 210 juta penduduk serta lebih dari 300 suku bangsa dan kurang lebih 17.500 kepulauan, ingin berkompetisi dalam persaingan global, maka primodialisme yang berlatar belakang kesukuan, ras, agama, kelompok, partai, fraksi, golongan, bahkan juga asal pendidikan tidak harus menjadi stereotype dalam kehidupan bernegara, melainkan penghargaan prestasi terhadap prestasi dan integritas pribadi harus lebih dikedepankan.

[1] Drs. Rum Rosyid, MM, 2010. Sekolah Sebagai Miniatur Masyarakat : Idealisme Pendidikan.

Download for member:

[mv]http://www.ziddu.com/download/16933900/VisiPendidikanMultikultur.docx.html [/mv]

Pendidikan Terpadu: Sebuah harapan

Admin — Fri, 21 Oct 2011 22:53:18 +0000

Pendidikan Terpadu: Sebuah harapan

( Drs. Rum Rosyid, MM )

[1]

Pendidikan nasional selama ini tidak memiliki visi yang jelas tentang pemberdayaan manusia Indonesia sendiri. Memang hal ini tergantung pada sistem politik dan kebijakan pendidikan pemerintah, selama pemerintah lebih menitikberatkan pada pemanfaatan dan pengagung-agungan produksi impor maka produksi dalam negeri akan terus mengalami kemerosotan atau bahkan mati sama sekali. Politik ekonomi pemerintah selama ini tidak sejalan dengan politik pendidikannya, politik pendidikannya juga tidak sesuai dengan politik budayanya, demikian juga politik budayanya tidak sesuai dengan politik ideologinya. Atau dengan kata lain antara politik yang satu dengan politik yang lain tidak ada yang sejalan, seirama, dan senafas.

Dari segi ideologi, nasionalisme adalah ideologi yang paling dominan, namun ketika berada dalam politik ekonomi dan politik militer berbeda karena lebih mementingkan kepentingan luar negeri dalam arti menggunakan teori-teori Barat dan persenjataan impor. Ini jelas menunjukkan tidak adanya keselarasan dan kesesusaian antara politik ideologi dan politik ekonomi maupun militer. Demikian juga yang terjadi dengan politik pendidikan dan politik lainnya tidak ada yang selaras. Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih berjalan secara parsial dan terpisah-pisah tanpa adanya kordinasi yang jelas dari pemerintah. Parsialisasi ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan yang berlindung atau didirikan oleh beberapa departemen, misalnya Departemen Pertahanan memiliki Akabri, Akpol dan sebagainya; Departemen Agama memiliki lembaga pendidikan agama, Departemen Keuangan memiliki lembaga pendidikan STAN, Departemen Dalam Negeri memiliki lembaga pendidikan STPDN dan sebagainya. Dasar pemikiran pendirian tersebut di satu sisi adalah untuk pemberdayaan sumber daya manusia masing-masing departemen, namun ada analisis lain yaitu sebagai lahan untuk mendapat anggaran lebih besar. Karena lembaga-lembaga pendidikan di masing-masing departemen merupakan sumber proposal proyek yang sangat strategis.

Implikasi dari parsialisasi dan terkesan miskordinasi sistem pendidikan nasional tersebut menyebabkan munculnya bibit-bibit egoisme masing-masing departemen. Kordinasi yang seharusnya menjadi salah satu strategi yang sangat penting menjadi terpental dengan parsialisasi tersebut. Oleh karena itu, barangkali layak dikemukakan di sini dilontarkan adanya ide Pendidikan Nasional Terpadu. Modus operandinya adalah dihilangkannya masing-masing lembaga pendidikan di departemen yang berbeda kemudian dijadikan menjadi satu payung. Namun sebelumnya harus dilakukan kesepakatan bersama secara mantap bahwa payung tersebut harus tetap mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masing-masing departemen.

Untuk menyelaraskan perlu kiranya digagas politik pendidikan nasional terpadu yang mencakup dan sejalan dengan politik ideologi, politik pemerintahan, politik budaya, politik ekonomi, politik hukum, dan politik-politik lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas visi pendidikan nasioanl terpadu sebagai upaya untuk keluar dari keterpurukan multidimensional bangsa Indonesia ini.

Dengan konsep pendidikan nasional terpadu visi pendidikan nasional adalah jelas pemberdayaan manusia Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan, seluruh sector kehidupan, seluruh disiplin keilmuan, seluruh lapisan masyarakat, seluruh strata sosial, seluruh kerangka ajaran agama, seluruh etnis bangsa, seluruh budaya bangsa, seluruh tradisi local masyarakat, dan seluruh harapana manusia Indonesia. Pendidikan nasional terpadu artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mengembangkan minat, bakat, potensi, kreativitas, dan keterampilannya yang kemudian didukung sepenuhnya dan diakui sepenuhnya oleh dunia industri serta pemerintah dengan aturan hukum yang jelas dan tegas. Pemberdayaan lewat pendidikan tentunya perlu dilakukan perombakan sistem pendidikan secara menyeluruh dimana tindakan-tindakan dan praktik-praktik penyelewengan sebagaiman dikemukakan di sub sebelumnya telah terbabat habis dalam proses pendidikan nasional. Kualitas alumni bukan hanya dinilai dari keberhasilan menduduki jabatan akan tetapi dinilai sejauh mana alumni tersebut telah memberikan sumbangan bagi pemberdayaan masyarakat. Inilah yang barangkali menjadi idaman manusia Indonesia seutuhnya dan para founding father negara Indonesia.

Pendidikan nasional selama ini tidak pernah bersahabat dengan dunia industri. Dunia industri seakan-akan berada di luar dunia pendidikan nasional. Padahal dunia industri dan pendidikan adalah dua pihak yang saling membutuhkan. Industri di sini mencakup seluruh jenis industri misalnya industri pertanian, industri kehutanan, industri kesehatan, industri olah raga, industri pendidikan, industri kelautan, industri komunikasi, industri transportasi, industri informasi, industri militer dan intelijen, industri budaya, industri arsitektur, industri keuangan, industri entertainment, industri hukum, industri media massa dan sebagainya. Simbiosis mutalisme di atas merupakan satu-satunya sarana yang paling strategis bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dengan adanya simbiosis mutualisme inilah yang kemudian memunculkkan konsep pendidikan nasional terpadu. Artinya segala kebutuhan kehidupan manusia Indonesia diupayakan dipenuhi dengan membuat penelitian yang kemudian memproduksinya. Semua ini dilakukan oleh putera-puteri Indonesia betapapun buruknya kualitas bila hal itu adalah produk dalam negeri harus dihormati dan harus dikembangkan oleh pendidikan yang ada dengan penelitian yang intensif. Atau dengan kata lain bahwa hasil penelitian yang dilakukan dan ditemukan oleh ilmuwan Indonesia harus direspons dan didukung sepenuhnya oleh dunia industri. Bukan hanya menerima jadi dari luar negeri, karena betatapun bagusnya produk luar negeri lambat laun akan menyengsarakan dan memiskinkan masyarakat Indonesia sendiri.

Adanya penyatuan payung pendidikan nasional dalam satu departemen. Departemen ini benar-benar bertanggung jawab secara nasional baik dalam hal kualitas, standar minimal lulusan, dan standar kesuksesan seorang alumni. Sebagai payung pendidikan secara nasional berarti dia memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai komponen pendidikan. Departemen ini memiliki jaringan yang sangat kuat dengan berbagai departemen. Jaringan tersebut didasarkan pada hubungan saling mengisi dan bertanggung jawab. Artinya bahwa departemen pendidikan nasional terpadu ini harus memiliki ikatan structural, fungsional, emosional, dan intelektyal dengan departemen lain. Misalnya dengan Departemen Pertahanan, maka departemen pendidikan nasional terpadu ini bekerja sama secara intensif dalam hal penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi persenjataan militer. Kerja sama bentuk ini dimaksudkan untuk mnegurangi ketergantungan tekonologi militer kepada lura negeri. Penelitian yang intensif dengan dukungan dana yang cukup serta langsung dipraktikkan dalam departemen yang bersangkutan merupakan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan memberdayakan.

Departemen pendidikan nasional yang terpadu dalam penelitian persenjataan tersebut bukan hanya berkaitan dengan persenjataan dengan teknologi tingkat menengah, akan tetaoi juga teknologi tingkat tinggi yang tentunya memerlukan para ahli militer, arsitektur, nuklir, fisika, elektro dan keahlian lain yang mendukung pengembangan persenjataan canggih. Demikian juga kerja sama dengan departemen lain misalnya departemen pertanian, keuangan, kesehatan dan sebagainya. Dengan demikian, departemen pendidikan nasional terpadu ini bukan berarti berada di atas departemen lainnya, akan tetapi merupakan satu-satunya departemen yang memiliki otoritas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Kepercayaan tersebut merupkan modal yang sangat luar biasa ampuhnya bagi pencurahan perhatian kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kepercayaan yang saat ini menguap dari masing-masing pihak merupakan akibat secara tidak langsung dari terpecahnya konsentrasi pengelola pendidikan nasional. Di satu sisi departemen ini mengurusi dan bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan nasional, namun di sisi lain tidak mampu mengakses dan memberikan regulasi yang tegas terhadap lembaga yang ada di bawah naungannya. Kepercayaan tersebut bisa dimunculkan kembali jika pemerintah memilki political will yang kuat dan konsisten terhadap kualitas pendidikan nasional, karena pada dasarnya pemerintah Indonesia hanya ada satu dan berada di bawah kekuasaan satu presiden dan satu wakil presiden dengan bekerja sama dengan DPR. Apalagi menghadapi sistem pemerintahan Indonesai hasil pemilihan umum 2004 ini yang lebih menganut sistem presidensil, maka peemrintah mnemiliki kekuasaan yang luar biasa dalam menentukan hitam putih, merah biru, hijau kuningnya pendidikan nasional.

Pendidikan nasional pada dasarnya adalah otak dari sebuah badan besar yakni negara Indonesia. Jika otak tersebut dipisah-pisah baik energi, potensi maupun kekuatannya, maka kinerja otak tersebut tidak akan bisa maksimal. Demikian juga dengan pendidikan nasional bila kekuatan, energi, dan potensinya dipisah-pisahkan ke masing-masing departemen, maka performancenya juga tidak akan bisa mencapai maksimal. Sebagai kekuatan utama dalam pendidikan nasional, maka pendidikan nasional terpadu ini mencakup seluruh disiplin keilmuan yang berkembang saat ini. Kinerjanya dapat ditentukan dengan target jangk apendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun semua itu tidak boleh melupakan aspek moralitas yang menjadi kendali utama sistem pendidikan nasional terpadu ini. Sebab tanp adanya kendali moralitas yang tinggi, maka pemusatan kekuatan, potensi dan energi akan menjadi sasarn empuk bagi para "tikus-tikus intelektual" yang tidak mengenal tempat dan waktu itu. Dengan demikian, pemanfaatan departemen pendidikan sebagai muara satu-satunya seluruh proses pendidikan nasional menjadi mudah dimonitor. Tentunya semua ini didasarkan pada legislasi dan hukum yang jelasa dan mantap tidak interpretable dan multi tafsir.

Pendidikan nasional terpadu secara politik merupakan strategi nasional pemerintah yang sedang berkuasa dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan dalam bentuk apapun dari negara lain. Berdiri di atas kekuatan, kemampuan, kekayaan, sumber daya alam, dan keterampilan sendiri adalah visi politik pendidikan nasional terpadu. Dengan visi ini dimungkinkan adanya kebanggaan bagi para pengelola pendidikan karena benar-benar diperhatikan oleh dunia industri lainnya. Politik pembangunan infrastruktur, suprastruktur, dan superstruktur harus memberdayakan seluurh lapisan masyarakat baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun ideologi melalui pendidikan.

Dengan menjadikan pendidikan nasional terpadu sebagai strategi nasional pemerintah, maka sebagai konsekuensi logis, konsekuensi, administrative, konsekuensi responsibiltas, dan konsekuensi politik pemerintah harus menyediakan dana anggaran sesuai dengan tuntutan konstitusi hadir amandemen yang mengamanatkan 20 persen dari total APBN. Komitmen pengucuran dana sedemikian besar tentunya dibarengi dengan ketatnya nilai moralitas bangsa sedemikian rupa sehingga para pengelola tidak lupa diri dengan bergelimangnya dana anggaran pendidikan nasional terpadu. Hal ini harus mulai dirintis dari proses pendidikan tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Moralitas bangsa adalah satu-satunya tolok ukur keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan nasional terpadu. Karena dengan moralitas tinggi, maka kemungkinan bocornya anggaran dana akan dapat diminimalisir. Harapan ini bukan merupakan ilusi dan obsesi intelektual dan bersifat teoritik belaka, akan tetapi bila semua pihak memiliki komitmen bahwa siapa yang salah harus dipecat dan siapa yang jujur harus terus didukung, maka moralitas bangsa akan menjadi baik dan itu harus dimulai dari sekarang dan melalui jalur politik pendidikan nasional terpadu.

Politik pendidikan dalam rangka pemberdayaan seluruh masyarakat Indonesia dan penanaman moralitas merupakan sasaran dan tujuan utama pendidikan nasional terpadu. Moralitas bangsa merupakan landasan spiritual yang tidak mampu dibangun dalam waktu singkat. Penanaman moralitas bangsa harus dipupuk dan tidak pernah lengah sebentarpun dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pelakasanaan proses pendidikandari sejak tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi harus senantiasa dikawal moralitas peserta didik. Peserta didik yang secara moral tidak lolos dan memiliki standar moral rendah tidak berhak mengenyam pendidikan lebih tinggi. Karena semua itu akan sangat merugikan masyarakat lainnya. Di saat yang sama pemberdayaan seluruh potensi, minat, bakat, kreativitas, dan keterampilan baik di bidang teknologi, budaya, tradisi, seni, intelektual, sastra dan sebagaianya haru smendapatkan prioritas utama dalam pendidikan. Sebagaimana diungkap di atas semua itu mendapat dukungan penuh dari politik pemerintah yang sedang berkuasa dan dunia industri yang terkait. Pemerintah terus mengawal kerja sama dan jaringan kerja antara lembaga pendidikan dengan dunia industri sebagai langkah untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara lain. Sebagaimana juga diungkap di atas industri di sini mencakup industri dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bangsa.

[1] Drs. Rum Rosyid, MM, 2010. Sekolah Sebagai Miniatur Masyarakat : Idealisme Pendidikan.

Download for member:

[mv]

http://www.ziddu.com/download/16933906/Pendidikanterpadu.docx.html

[/mv]

Menumbuh Kembangkan Eksistensi Manusia

Admin — Fri, 21 Oct 2011 22:47:35 +0000

Menumbuh Kembangkan Eksistensi Manusia

( Drs. Rum Rosyid, MM )[1]

Pendidikan harus mulai berbenah diri dengan menyusun strategi untuk dapat menyongsong dan menjawab tantangan perubahan masyarakat yang kian cepat. Apabila tidak maka pendidikan akan tertinggal dalam persaingan global. Maka dalam menyusun strategi untuk menjawab tantangan perubahan tersebut, paling tidak harus memperhatikan beberapa ciri, sebagai berikut: Pendidikan Indonesia diupayakan lebih diorientasikan atau "lebih menekankan pada upaya proses pembelajaran (learning) daripada mengajar (teaching)".

Pendidikan dapat "diorganisir dalam suatu struktur yang lebih bersifat fleksibel".
Pendidikan dapat "memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri", dan Pendidikan, "merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan" (Zamroni,2000).

Keempat ciri ini, dapat disebut dengan paradigma pendidikan sistematik-organik yang "menuntut pendidikan bersifat double tracks, artinya pendidikan sebagai suatu proses yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakat".

Dua hal yang terkait dengan rumusan operasional mengenai hakikat pendidikan ialah proses pendidikan yang berarti menumbuhkembangkan eksistensi manusia. Artinya, bahwa keberadaan manusia ialah keberadaan interaktif, sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai ‘abdullah sekaligus khalifatullah. Antara tujuan dan fungsi manusia ini sendiri yang kemudian menuntut eksistensi manusia untuk terus dicari pemahaman aplikatifnya seperti apa. Dalam hal ini, benar bahwa prosesi pemaknaan atas eksistensi manusia itu sendiri harus senantiasa berjalan sepanjang waktu. Sepanjang tujuan dan fungsi manusia yakni sebagai ‘abdi dan khalifah belum mampu dipahami, terkonsepsikan, dan teraplikasikan dengan baik maka sejatinya arahan hakikat pendidikan secara menyeluruh belum mampu terwujudkan. Karena salah satu dari keberwujudan eksistensi manusialah yang sampai pada konsekuensi progresifitas pendidikan, yang tak hanya sekedar berdimensi lokalitas tetapi juga global. Tak hanya berdimensi sosial manusia tetapi juga berdimensi Illahiyah.

Selanjutnya, merupakan eksistensi manusia yang memasyarakat. Apakah sama hal ini dengan tuntutan peran dari adanya proses pendikan itu sendiri? Bisa dikatakan hampir sama, namun yang lebih signifikan dalam hal ini bahwa eksistensi manusia yang memasyarakat ialah ketika pemahaman unsure pendidikan terdapat lembaga pendidikan dan non lembaga pendidikan, maka sejatinya bukan mencoba mendikotomikan antara lembaga dan non lembaga tersebut. Kenapa demikian? Menjadi kurang tepat jika mengasumsikan bahwa prosesi pendidikan bukan berada di masyarakat karena berada di lembaga pendidikan. Karena sejatinya, antara lembaga dan non lembaga atau masyarakat merupakan peran yang sama, bukan dua hal yang berbeda dalam ruang yang berbeda. Sehingga menjadi kurang tepat lagi, jika kemudian keinginan dari eksistensi manusia—dalam hal ini peran pendidikan mencoba menyiapkan konsepsi sebagai inisiasi memasyarakat tadi, karena pendidikan itu sendiri ada dalam masyarakat. Benar bahwa, tujuan pendidikan bukan diluar proses pendidikan yang mengasumsikan masyarakat, tapi berada dalam pendidikan sendiri.

Kebijakan peningkatan mutu selama ini senantiasa cepat direspons sepenuhnya oleh sekolah yang masuk pada kualifikasi “menuju kualitas unggul”. Sekolah pada klasifikasi “memantapkan posisi” juga cepat merespons tetapi banyak mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan mutu yang ada akan meningkatkan sekolah-sekolah yang ada pada kualifikasi “menuju kualitas unggul” lebih cepat dibandingkan dengan kualifikasi “memantapkan posisi”, apalagi kualifikasi “hidup tidak mati segan” dan “pas-pasan”. Dengan peningkatan mutu secara konvensional sebagaimana yang ada selama ini kesenjangan mutu diantara sekolah akan semakin tajam.

Dengan pandangan sudut yang berbeda, peningkatan mutu pendidikan konvensional meneguhkan apa yang disebut Self-Fulfilling Prophecies: The Vicious Cycle, sekolah yang kurang bermutu terjebak pada kelemahan sistem sehingga tidak bisa memiliki harapan yang lepas dari “rendahnya mutu”. Sekolah bermutu rendah menjadikan sekolah bermutu rendah. apa yang dicapai juga rendah Apabila kompetensi tidak hanya ditekankan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan semata, melainkan juga ditekankan pada pengembangan karakter dan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi dan berpartisipasi, secara relatif semua sekolah akan dapat merespons, tanpa melihat kualifikasi kelas sekolah yang ada.

Dalam kondisi sekolah semacam ini dalam rangka meningkatkan mutu, kebijakan pertama yang diperlukan adalah perubahan cara pandang (mind setting), baik bagi kepala sekolah, guru, siswa dan juga orang tua siswa.

Kepala sekolah harus memiliki cara pandang baru berkaitan dengan sekolah. Yakni, Sekolah bukan pabrik melainkan masyarakat kecil dan a learning community, siswa bukan bahan mentah melainkan individu yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda; Guru bukan satu-satunya sumber ilmu, melainkan memberikan arah dan mengantarkan peserta didik untuk menguasai ilmu, dan sekaligus a learning person. Dengan demikian kepala sekolah harus memperlakukan guru sebagai pekerja professional yang mandiri yang tidak perlu senantiasa diperintah atau didikte dan tidak mencari kambing hitam “kualitas masukan” sebagai penyebab rendahnya mutu sekolah. Guru harus memiliki cara pandang baru, bahwa, PBM tidak sederhana, melainkan proses yang penuh ketidak pastian karena melibatkan pikiran, emosi, imaginasi, sikap siswa dan sumber lain yang diperolehnya bukan dari guru; guru bukan pengecer ilmu melainkan Guru adalah a cave (Consistent added value everywhere) worker.

[1] Drs. Rum Rosyid, MM, 2010. Sekolah Sebagai Miniatur Masyarakat : Idealisme Pendidikan.

Download:

[mv]

http://www.ziddu.com/download/16933897/MenumbuhKembangkanEksistensiManusia.docx.html

[/mv]

Mentalitas Wiraswasta: Sebagai Tantangan

Admin — Fri, 21 Oct 2011 08:35:14 +0000

Mentalitas Wiraswasta: Sebagai Tantangan

( Drs. Rum Rosyid, MM )

[1]

DEMAM wirausaha di dunia perguruan tinggi sebenarnya berasal dari keinginan Indonesia meniru silicon valley-nya Amerika Serikat. Seorang tokoh bernama Iskandar Alisjahbana menjadi peletak ide ini. Pada 10 Mei 1963, seorang mahasiswa berbicara di depan ratusan mahasiswa lainnya. Dalam orasinya, ia menyinggung soal mahasiswa Cina di kampus tempatnya belajar. Kata-kata yang diucapkannya menyinggung kelebihan mahasiswa Cina.

Yang dibicarakannya bukan ajakan untuk meniru prestasi mahasiswa Cina. Sang mahasiswa tersebut malah menyulut kebencian pribumi dan non-pribumi. "Bakar motor-motor mereka," kata orator bernama Siswono. Kejadian ini terjadi di Institut Teknologi Bandung. Untung kejadian itu tidak berlangsung lama. Seorang dosen datang dan menempeleng balik mahasiswa yang berkoar tersebut. Lalu ia berkata, "Sis, menampar orang secara fisik di kampus, itu haram hukumnya. Di kampus orang harus menampar dengan otak, berdebat!"

Sang dosen, Iskandar Alisjahbana lantas membawa mahasiswanya itu ke tempat lain dan diajak berbicara. Tentu saja, Iskandar tidak ingin ITB yang disebut menyulut konflik rasial di Indonesia sehingga ia perlu mengamankan mahasiswanya tersebut. "Sis lalu membuat buku dan meminta maaf pada seluruh sivitas akademika. Itu dua bulan setelah kejadian itu," kata Iskandar pada suata sesi wawancara dengan Kampus dan budayawan Hawe Setiawan, 15 November 2008. Kenapa mahasiswa bisa bertingkah rasis seperti itu? Iskandar mengatakan mahasiswa-mahasiswa ITB yang berdarah pribumi cemburu dengan prestasi non-pribumi. Cemburu berawal dari sedikitnya mahasiswa pribumi naik kelas ketimbang non-pribumi. "Pada zaman saya masih mahasiswa, hanya ada dua pribumi yang lulus ujian lisan. Sampai zaman saya jadi dosen pun kejadiannya tidak beda jauh," ujarnya terkekeh.

Kelemahan akademis seperti itu tidak dibiarkan lama oleh Iskandar. Ia menilai mahasiswa pribumi tidak 'bodoh' apa yang dibicarakan oleh kolonial sebagai inlander pemalas. Ia mengatakan, adanya sikap rendah diri karena perlakukan koloniallah yang membuat banyak generasi muda saat itu seperti lemah. Ditambah lagi karut-marut politik membuat runyam perhatian ke dunia pendidikan.

Iskandar melepaskan beban politik pada dunia pendidikan dan mengalihkan perbaikan mutu mahasiswa pada program-program seperti need of achievement (NAch) training. Pelatihan ini bertujuan mendongkrak motivasi dan kreativitas mahasiswa di zaman itu.

Maksudnya, agar mahasiswa Indonesia bisa mandiri dan tidak melulu disebut malas. "Ada orang yang need of achievement-nya tinggi. Ada juga orang yang punya need of affiliation yang tinggi, dan ada orang yang need of power-nya tinggi. Setiap manusia punya tiga need ini. Indonesia adalah masyarakat gotong royong. Saya datangkan seorang dosen dari Amerika," jelasnya.

Pelatihan Need of Achievement sebenarnya landasan dari pelatihan wirausahawan. Iskandar membawa wacana ini pertama kali ke ITB dimana saat itu perguruan tinggi hanya menghasilkan mahasiswa berkemampuan teknis dan calon pekerja belaka.

Di berbagai perguruan tinggi pelatihan, training, dan beasiswa menjadi wirausahawan dibuka. Misal, Institut Pertanian Bogor (IPB). Mengutip situs lembaga tersebut, sekitar 2.000 mahasiswa IPB mendaftar pada program pengembangan kewirausahawan pada Maret 2009. Konon, dana permodalan yang tersedia Rp 1,4 miliar.

Sama halnya dengan IPB, pihak kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pun membagikan dana kewirausahaan kepada mahasiswanya. Sebanyak Rp 1 miliar akan diberikan kepada 108 mahasiswa. Besaran dana itu berasal dari bantuan Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Selain kampus yang membuka lebar-lebar pintu bagi mahasiswa yang ingin mengubah nasib melalui pelatihan wirausaha, banyak pula komunitas ekstrakampus yang membuka layanan pelatihan seperti ini. Meski pandangan wirausaha dalam pendidikan kadang dicibir sebagai praktik pragmatisme pendidikan, tapi di sisi lain ilmu wirausaha dianggap jalan keluar dari "musibah" menumpuknya pengangguran intelek di negeri ini.

Banyaknya pelatihan seperti ini tentu bukan fenomena tanpa sebab. Terbersit nama seorang tokoh pendidikan dan disebut tokoh pendobrak menara gading perguruan tinggi, Iskandar Alisjahbana sebagai pelopor gerakan wirausaha di dalam perguruan tinggi di Indonesia. Tokoh yang meninggal dunia pada 16 Desember 2008 itu meninggalkan wacana berharga bagi dunia pendidikan Indonesia. Pada periode Iskandar menjadi Rektor ITB (1976-1978), Iskandar membangun inkubator bisnis di ITB. Ia datangkan pula ahli wirausaha dari Amerika Serikat, membuat kerjasama dengan dengan universitas luar negeri dan menyinergikan akademik teknis dengan ilmu perusahaan. Iskandar berhenti dengan aktivitasnya sebagai rektor setelah rumahnya diberondong peluru tentara kala ITB diduduki tentara 1979.

Meski kini Iskandar telah tiada, tapi catatan sejarah dan pemikirannya bergeming di ITB. Karena Pak Is, begitu ia akrab dipanggil, tidak ada lagi pertarungan rasial karena cemburu nilai. Siswono Yudohusodo sudah menjadi pejabat di negeri ini dan pengusaha pula. Anak didiknya yang lain seperti Arifin Panigoro pun sudah menjadi pembesar Grup Medco. Yang ada saat ini adalah ITB dan berbagai perguruan tinggi berlomba-lomba mencetak sarjana yang wirausahawan dan menyambungkan perguruan tinggi dengan industri. Cita-cita menjadikan Indonesia seperti silicon valley.

[1] Drs. Rum Rosyid, MM, 2010. Sekolah Sebagai Miniatur Masyarakat : Idealisme Pendidikan.

Download:

[mv]

http://www.ziddu.com/download/16933904/MentalitasWiraswasta.docx.html

[/mv]

Kebijakan Pendidikan : Intervensi Pemerintah Dalam Pendidikan

Admin — Fri, 21 Oct 2011 08:28:22 +0000

Kebijakan Pendidikan : Intervensi Pemerintah Dalam Pendidikan

( Drs. Rum Rosyid, MM )[1]

Dalam perjalanan sejarah, sistem pendidikan di Indonesia berulang kali berganti. Mulai dari rentetan kurikulum di era Orde Baru, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Terpadu Satuan Pendidikan (KTSP). Berubahnya kurikulum yang cepat dalam rentang waktu yang pendek mengakibatkan kegagapan sistem di kalangan pendidik serta pelajar.

Guru yang seharusnya mengawal proses pendidikan tidak menguasai sepenuhnya konsep pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah. Pendidikan bangsa pun tak jelas arahnya, karena sistem yang dijalankan hanya merupakan adopsi sistem pendidikan dari luar negeri yang sudah basi. Sistem pendidikan comotan dari luar negeri yang dipuja-puja ternyata telah menjadi sampah di negeri asalnya. Institusi pendidikan semestinya berada di garda terdepan dalam memproduk manusia beradab agar bisa membangun peradaban yang bermartabat. Namun, masalahnya sistem dan paradigma pendidikan Indonesia yang bercorak materialis saat ini cenderung menghasilkan cendekiawan yang pragmatis.

Peningkatan mutu sekolah tidak bisa melepaskan diri dari intervensi politik. Memang pendidikan khususnya sekolah bukan lembaga atau organ politik, namun kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan adalah merupakan kebijakan politik. Dalam banyak hal sekolah tidak bisa menghindari dari politik ini. Artinya, sekolah mau tidak mau harus tunduk dan patuh pada intervensi politik pemerintah. Betapapun sekolah, kepala sekolah dan guru, meyakini bahwa kebijakan tersebut tidak baik dan tidak pas untuk sekolahnya, tetap saja sekolah harus menerima dan melaksanakan. Sebutlah sebagai contoh, kebijakan Ujian Nasional, KTSP, sertifikasi guru dengan porto folio, SBI, sekolah gratis dengan membebankan pada sekolah. Sudah barang tentu intervensi politik dari pemerintah ini tidak jarang menjadikan upaya peningkatan mutu sekolah semakin berat.

Peningkatan mutu sekolah, dapat disebut sebagai suatu perpaduan antara knowledge-skill, art, dan entrepreneurship (Zamroni, 2009). Suatu perpaduan yang diperlukan untuk membangun keseimbangan antara berbagai tekanan, tuntutan, keinginan, gagasan-gagasan, pendekatan dan praktik. Perpaduan tersebut di atas berujung pada bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan sehingga terwujud proses pembelajaran yang berkualitas. Semua upaya peningkatan mutu sekolah harus melewati variabel ini. Proses pembelajaran merupakan faktor yang langsung menentukan kualitas sekolah.

Pembelajaran adalah proses yang kompleks rumit dimana berbagai variable saling berinteraksi. Banyak variable dalam proses interaksi antara guru dan siswa berkaitan dengan suatu materi tertentu yang tidak dapat dikendalikan secara pasti. Terdapat keterkaitan berbagai yang sulit untuk diindentifikasi mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Hasil pembelajaran tidak bisa diestimasi secara matematis, pasti. Anak yang kecapekan atau kurang gizi atau memiliki persoalan pribadi jelas akan mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Demikian pula kemiskinan dan kondisi keluarga akan berpengaruh. Siswa yang memiliki motivasi dan yang tidaki memiliki akan berbeda dalam kaitan dengan proses dan hasil pembelajaran. Dengan singkat, apa pengaruh eksternal dan internal dalam diri siswa yang akan mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Dan sekali lagi, tidak semua pengaruh tersebut dapat dikendalikan oleh kepala sekolah dan guru.

Sebagai suatu proses interaksi antara siswa dan guru berkaitan dengan materi tertentu, maka tidak hanya kondisi siswa yang berpengaruh, tetapi juga kondisi guru tidak kalah pentingnya mempengaruhi kualitas pembelajaran. Pepatah mengatakan, “kalau ingin melihat prestasi siswa lihatlah kualitas gurunya”. Kondisi guru yang bervariasi berarti kualitas dan hasil pembelajaran juga akan bervariasi. Semakin tinggi kesenjangan kualitas guru, semakin tinggi kesenjangan prestasi siswa. Kualitas interaksi juga dipengaruhi oleh keberadaan dan kualitas fasilitas, termasuk kurikulum yang dipergunakan.

[1] Drs. Rum Rosyid, MM, 2010. Sekolah Sebagai Miniatur Masyarakat : Idealisme Pendidikan.

Download for member:

[mv]

http://www.ziddu.com/download/16933898/KebijakanPendidikan.docx.html

[/mv]